Analisis Laporan Penggunaan Dana Desa Sebagai Pengukur Kinerja Keuangan Pada Kantor Desa Paccerakang Kabupaten Luwu
DOI:
https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i4.427Keywords:
Financial performance, economic ratio, effectiveness ratio, efficiency ratioAbstract
This study aims to determine the economic level, effectiveness and efficiency of the use of village funds as a measure of financial performance. The subject of this research is Paccerakang Village Office, Luwu Regency. The type of research used in this research is descriptive quantitative. The data processed is the village fund financial report (DDS) report on the village income and expenditure budget from 2021 to 2022. The data collection techniques used are document and library techniques. The data analysis technique used in this research is descriptive comparative analysis with the formula: Economic Ratio, Effectiveness Ratio and Efficiency Ratio.The results showed that the economic performance of the Paccerakang Village Government of Luwu Regency was generally good in managing the finances of the Village Fund (DDS), although the effectiveness performance was less effective in managing the Village Fund (DDS). This can be seen from the results of the calculation of the Economic Ratio, which is categorised as Very Economical because the Economic Average is above 100%, namely 200.31%. While the Effectiveness Ratio is categorised as Less Effective because the average effectiveness is less than 80%, namely 65.6% and the Efficiency Ratio is categorised as Very Efficient because the average efficiency is less than 60%, namely 46.47%.
References
Alfianto, H. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Padang Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang.
Aria Nugraha. 2019. Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Pada Desa Trantang Sakti Kecamatan Bauy Pemuka Peliung Kabupaten Oku Timur Tahun 2016 – 2018.
Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Funds). Jurnal Penelitian Politik, 13(2), 193-211.
Damayanti, A., Surianto, S., Sarong, S., & Baso, R. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa: Studi Pada Desa Bontomanai Kabupaten Gowa. Jurnal Ilmiah Ecosystem, 21(3), 654-666.
Dwi Nofita, dkk. 2018. Analisis efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja. Jurnal
Dwi Susanti, P. (2020). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Periode 2015-2019 (Studi Pada Desa Baosan Kidul Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Ponorogo).
Fahrul. 2017. Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang).
Husein, H., & Warandi, S. (2020). Implementasi Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Jurnal Akuntansi, 6(2), 72-98.
Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (2014).
Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem akuntansi pengelolaan dana desa. Jurnal ekonomi dan bisnis, 19(2), 323-340.
Kepmendagri Nomor No.690.900-327 Tahun 1996 Tentang Kriteria Penilaian Dan Kinerja Keuangan
Mahmudi. 2019. Analisis Laporan KeuanganPemerintah Daerah. Edisi 4. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Pertama). BPFE-Yogyakarta.
Manimbaga, Federicky., Sondakh, Jullie J.,& Pinati, Sherlyn (2021). Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bitung Tahun Anggaran 2014- 2018. Jurnal EMBA Tahun 2021 (Vol. 9, No.2) Avaliable at: https://doi.org/10.35794/emba.v9i2.33923.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. ANDI, Yogyakarta
Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2021). Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019. Jurnal Ilmiah MEA, 5(3), 2886-2899.
Maulydiana, B., & Simangunsong, F. (2021). Implementasi Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Tahun 2020 Di Provinsi Sumatera Selatan. Visi Sosial Humaniora, 2(1), 44-54.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 120 (2018).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, 184 (2019).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
