Analisis Pengelolaan Dana Haji Dalam Pengembangan Ekonomi Sosial dan Publik Islam

Abstract

Keuangan Haji adalah semua hak dan kewajiban Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jemaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Hasil dari penelitian yaitu Pertama, keuangan haji dapat diinvestasikan untuk mendukung pembiayaan/penyedian infrastruktur karena keuangan haji memiliki sifa sebagai dana titipan sehingga menyerupai penggunaan prinsip wadiah yadh dhamana dalam perspektif keuangan islam/syariah sehingga memungkinkan bagi pengelola (BPKH) untuk melakukan optimasi nilai manfaat dana haji dan tetap mengutamakan keamanan/keutuhan dana jamaah haji. Mengingat keuangan haji dalam UU 34/2014 bersifat dana titipan (wadiah yadh dhamamah), maka pelaksanaan investasi untuk pembiayaan infrastruktur terbatas pada jenis-jenis investasi yang sangat aman dan mendapatkan kepastian pengembalian penuh, seperti sukuk negara. Kedua, berdasarkan UU 34/2014, investasi keuangan haji dalam pembiayaan infrastruktur ditujukan untuk mendapatkan nilai manfaat optimal bagi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek keamanan/keutuhan dana calon jamaah haji. Di samping itu, investasi keuangan haji diprioritaskan pada infrastruktur yang mendukung peningkatan pelayanan haji.